bpkad.palukota.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi RI melaksanakan asistensi tata cara pengukuran indeks pengelolaan BMD wilayah IV Tahun 2024 di Aula Balai Kota Balikpapan pada Selasa (3/9/2024).

Dalam Hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dan Inspektur Inspektorat Kota Palu bersama menghadiri kegiatan Asistensi tata cara Pengukuran indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko mengatakan,  Pengukuran Indeks Pengelolan Barang Milik Daerah (BMD) bertujuan agar Pemerintab Pusat dan KPK dapat melihat bagaimana Pemda mengelola barang secara baik dan benar.

Baca Lainnya :

• BPKAD Kota Palu Raih Peringkat Terbaik Dua Apresiasi Inovasi Awards OPD se-Kota Palu0
• Rapat Paripurna Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 20230
• Jawaban Wali Kota Palu Atas Hasil Pandangan Umum Fraksi DPRD0
• Pemkot Palu Ikuti Rakornas Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD Tahun 20240
• 9 Kali Berturut-turut Pemkot Palu Kembali Raih Predikat WTP dari BPK Perwakilan Sulteng0

Sementara itu Kasubdit BMD Wilayah II, Dwi Satriany Unwidjaja mengatakan, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendataan dokumen-dokumen agar tata kelola yang optimal.

“Sekarang sudah digunakan, tapi dokumen tidak jelas. Ini yang coba kita berikan optimalkan barang milik daerah, bagaimana yang hasilnya bisa meningkatkan PAD,” tambahnya

Pemerintah Kota Palu mengikuti acara ini dengan asistensi Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyusun indeks tersebut guna memenuhi Penilaian dgn 4 (empat) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel dan produktif

2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap peraturan perundang-undangan

3. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif

4. Administrasi yang Andal

Penilaian IPA terdiiri dari 8 (delapan) parameter dan 9 (sembilan) sub parameter yang pada akhirnya menunjukan nilai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintah Daerah.

Hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)